Sebuah pesan whatsapp masuk di nomer ponsel saya. Ah, ternyata isinya adalah chat dari seorang teman, yang membagikan informasi tentang  adanya pembukaan penerimaan pegawai negeri sipil yang kabar – kabarnya akan dibuka di bulan agustus nanti. Saya membalasnya langsung dengan  ucap terimakasih, meski  saya bukan salah satu orang yang berkeinginan untuk mendaftar.

Tapi toh, saya rupanya hanyalah segelintir minoritas dari sekian banyak rakyat indonesia yang mengidam-idamkan profesi PNS di hati kecilnya. Survei Litbang Media Group pada 2007 yang dikutip oleh Tirto.id  menunjukkan jika sekitar 70 persen responden ingin menjadi PNS. Survei lain dari Pusat Kajian Reformasi Administrasi yang dilakukan di tiga universitas terkemuka di Indonesia itu, menunjukkan jika 43,1 persen mahasiswa memilih untuk berkarier di instansi pemerintah. Angka itu memang lebih rendah ketimbang mahasiswa yang memilih sektor swasta dengan persentase 50,1 persen.

Lantas mengapa sih  banyak orang begitu menjadikan profesi PNS sebagai idaman? Tentu bukan tanpa sebab. Secara umum orang akan  beralasan karena dengan bekerja di instansi pemerintah adalah satu langkah ke depan untuk  jaminan hidup,  tidak ada PHK, dan nanti di hari tua terjamin. Berbeda dengan yang bekerja di sektor private, tidak perduli sebesar apapun perusahaan tempat dia bekerja, tetap ada ancaman PHK jika perusahaan tempatnya berkerja merugi. Apalagi yang memilih berwirausaha, lebih ga pasti lagi. Konon sih begitu katanya.

Faktor lainnya adalah lingkungan masyarakat indonesia yang masih menyisakan budaya feodal terutama di lingkungan pedesaan yang masih menganggap tinggi perkerjaan menjadi abdi negara.  Setiap orang tua akan menginginkan anaknya menjadi seorang pegawai negeri, atau paling tidak,  mantunya yang jadi  PNS. Sementara mereka yang bekerja sebagai  “buruh” pabrik biasanya dianggap sebelah mata, sebagai kasta nomer dua dalam susunan sosial masyarakat mereka, sebagai  “orang buangan” yang tidak lulus seleksi masuk pegawai negeri. Kultur ini kemudian bak DNA diteruskan oleh anak – anaknya. Sehingga di dalam hati Mereka pun  meskipun pendidikan sudah tinggi, sudah kuliah sarjana, magister, hingga doktor lulusan kampus – kampus besar di eropa. Cita – citanya akan tidak jauh untuk ngawula di sekitar pemerintahan.

Kultur feodal ini semakin diperparah, kala di pikiran mereka, menganggap bahwa asal usul uang gaji yang diterimanya di tiap bulan berasal dari pemerintah yang berkuasa. Tanpa memiliki kesadaran lebih lanjut bahwa pemerintah tidak bisa menghasilkan uang seain dari partisipasi rakyat dalam membayar pajak. Maka semangat pengabdian mereka harusnya terutama ditujukan  bukan kepada siapa yang berkuasa, tapi kepada rakyat yang menggaji mereka. Harusnya entah staf kelurahan, pejabat kecamatan hingga yang menteri dan presiden hanya mengabdi kepada satu hal saja yaitu rakyat.

Tapi toh kenyataannya tidak demikian. Para PNS semenjak era orde baru, selalu dijadikan alat untuk meraup suara,  digiring untuk memilih partai politik penguasa,  bahkan pada jaman yang katanya orde reformasi yang sekarang ini pun, sering ada desas -desus (meski dengan malu – malu) tentang ajakan  untuk memilih salah satu partai tertentu atau capres incumbent yang berkuasa. Ditambah bumbu argumentasi bahwa karena penguasa-lah ia bisa duduk di posisi empuk yang sekarang.

Maka selamat datang di Indonesia, sebuah  negeri para pegawai negeri. Negeri dengan birokrat yang begitu gemuk. Negeri dengan anggaran pendapatan belanja negara dan daerahnya yang sebagian besar dihabiskan hanya  untuk belanja rutin menggaji staf dan pegawai daerahnya. Meskipun masih banyak masyarakat mengeluh dengan ruwetnya mengurus surat – surat seperti KTP, KK, dan lain sebagainya yang harusnya menjadi hak mereka, dan kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi untuk rakyat.

Para pegawai di kantor pelayanan pemerintah mulai dari staf hingga  pejabatnya sering berlaku sebagai priyayi alih – alih pelayan rakyat. Maka tak heran – meskipun sudah dorongan untuk perbaikan di sana – sini untuk melakukan efisiensi birokrasi – peringkat kelayakan usaha di  indonesia masih tergolong yang rendah dari seluruh dunia.

Bank Dunia memberikan penilaian terhadap tata kelola negara. Indikator yang diberi nama The Worlwide Governance Indicators Reports ini melakukan penilaian atas 6 dimensi, yaitu pendapatan dan akuntabilitas, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, aturan hukum dan pengendalian korupsi.

Berdasarkan data tersebut, nilai rata-rata indikator efektivitas pemerintahan (Government Effectiveness) Indonesia masuk dalam kategori rendah. Pada 2010, skor Indonesia sebesar-0,20 dan menurun menjadi -0.22 di 2015. Di tingkat ASEAN, pada 2015, skor Indonesia masih kalah jauh dengan Singapura (2,3), Malaysia (1,0), Thailand (0,36) dan Vietnam (0,08).

(Dikutip Dari Tirto.id)

Teknologi Informasi yang sekarang mencaplok semua lini dan mempermudah hidup banyak masyarakat masih belum berpengaruh banyak di sektor pelayanan pemerintahan. Terbukti di sistem penerimaan pegawai negeri di tahun ini  yang konon katanya sudah bisa dilakukan secara online pun masih memerlukan pengiriman berkas lewat pos – praktis menjadikannya hanya sebagai  gimmick belaka. Lha buat apa mendaftar online jika masih perlu mengirim berkas lewat pos?

Begitupula banyak alur birokrasi seperti pembuatan paspor,  pembayaran pajak kendaraan bermotor dan lainnya, yang memang sudah bisa dilaksanakan secara online, namun kemudian menjadi batal alias percuma karena masyarakat masih diperlukan datang ke kantor instansi yang bersangkutan.

Inovasi dan semangat melayani adalah sesuatu yang teramat langka di sebagian besar lingkungan birokrasi kita, bukan karena orang – orang yang bekerja di lingkungan itu dungu dan tidak mau berpikir. Tapi memang kultur kerja di sebagian besar kementerian kita memang menyuburkan status quo dan kejumudan semacam itu. Berapa puluh tahun lagi pelayanan pemerintahan kita bisa sampai pada tahap yang benar – benar memudahkan rakyatnya?

Maka bagi pembaca yang sedang ingin berkeinginan mendaftar sebagai pegawai negeri, saya harap tulisan ini menjadi titipan saya, orang kecil,  untuk anda mulai bisa membenahi, sejauh yang dimampu, kualitas aparatur pemerintah di negeri yang kita cintai. Jadikan proses anda masuk ke birokrasi pemerintah sebagai sebuah perjuangan panjang untuk memperbaiki tata layanan negeri ini dimanapun nanti anda ditempatkan.

Jangan Salah Niat dan Orientasi Hidup

Semua pekerjaan itu baik, menjadi PNS baik, tidak kalah baiknya dengan menjadi buruh pabrik, karyawan kantoran hingga jadi driver ojek onlne, sopir taksi, tukang becak hingga penjual bakso.

Semua pekerjaan akan menjadi ibadah jika anda bisa menarik sisi spritualnya kepada Allah

Maka alangkah baiknya jika kita semua mulai mengevaluasi niat yang terbesit di dalam  hati kecil kita. Apakah niatan kita menjadi pegawai negeri adalah sebuah takdir Allah, atau dikarenakan desakanbudaya, sosial, atau hal – hal lain yang bukan berasal dari diri kita. Bersyukurlah bagi anda yang menjadikan pekerjaan PNS sebagai panggilan hidup, sebagai jalan pengabdian.  bukan karena faktor – faktor lain seperti mencari keamanan hari tua ataupun pertimbangan dunia yang lain.

Segala perbuatan itu bergantung pada niatnya.

Karena itu penting agar tidak salah niat, agar tidak rugi hidup kita. Jika niat menjadi pegawai negeri untuk jaminan hari tua, bukankah Allah sediri sudah menjamin rezeki setiap yang melata di bumi? Wamaa min dabbaatin fil ardi illaa’alallaahi rizquha. Harrik yadaka unzil alaika rizqon. Maka kita patut  merasa kuatir  jika salah niat ini, kelak  akan membuat tauhid kita batal di hadapan Allah.

Jangan takut hidup. Yang penting iman kuat. Jaga kehormatan, insyaallah cukup rezeki.

Selamat berikhtiar bagi anda yang sedang menanti lowongan penerimaan Pegawai Negeri Sipil,  semoga yang terbaik dari Tuhanlah yang berlaku pada hidup kita semua.