Saya membayangkan, suatu saat, ketika KTP saya akan habis masa berlakunya, seorang petugas cantik dari kelurahan menelpon saya menawarkan  perpanjangan KTP. Melalui telepon, dia menanyakan kembali data-data pribadi saya, sekedar sebagai konfirmasi, bahwa data yang ada di database mereka masih sama dengan data aktual . Jika berbeda, maka si petugas akan segera memperbaiki, sembari meminta saya mempersiapkan bukti pendukungnya. Untuk dikirimkan kepada kelurahan, bisa lewat pos atau datang sendiri.

Kemudian dalam waktu beberapa hari. KTP saya yang sudah jadi diantarkan langsung oleh petugas kelurahan, atau jika saya bekerja di luar kota, maka KTP saya dikirimkan lewat paket POS. Tidak perlu membuang waktu untuk antre atau segala tetek bengek birokrasi yang ribet. Pelayanan birokrasi jadi menyenangkan. Ya, karena prinsipnya adalah pemerintah sebagai pelayan rakyat. Rakyat adalah konsumen dari jasa pemerintah karena rakyat telah membayar mereka melalui pajak.

Maka jika kita mengaku tinggal di negara republik, yang berarti adalah “pemerintahan rakyat”, menjadi sungguh aneh jika banyak birokrat yang malah bersikap merasa kuasa dan “gagah – gagahan”, bukan malah melayani rakyat. Yang berada di benak pikiran seorang birkorat adalah bagaimana membuat konsumen (dalam hal ini rakyat) merasa puas. Jika konsumen puas, maka jangan ditanya lagi mengenai keuntungan, rakyat akan bangga dan mencintai pemerintahan mereka, apapun yang dibutuhkan oleh pemerintahannya, pasti rakyat akan mendukung.

Ah, mungkin saya terlalu banyak berharap, bab KTP saja kita masih nggak paham. Kita sering salah paham, bahwasannya memiliki KTP itu  hak kita sebagai warga negara, bukannya kewajiban sebagaimana mindset pikiran banyak orang. Tanpa KTP-pun kita sudah sah menjadi seorang warga negara Indonesia. Namun karena pemerintah yang dibiayai dengan uang rakyat —  punya keperluan untuk mengatur dan mendata warganya, maka diperlukan mekanisme administrasi yang disebut KTP. Jadi KTP harusnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan kepada rakyat. Sehingga logikanya, harusnya pemerintah yang  datang ke rumah rakyat, bukan rakyat yang harus antri bahkan sering  dipersulit di sana -sini.